Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dimulai dari keluarga dan pemberdayaan perempuan. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan dan inklusif tidak akan berjalan optimal apabila peran perempuan dan fondasi keluarga belum mendapatkan perhatian yang memadai.
Hal tersebut disampaikan Arifah dalam Dialog Nasional Pemberdayaan bertajuk Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Arifah menyebut perempuan dan anak memiliki porsi besar dalam struktur penduduk Indonesia. Ia mengungkapkan, perempuan mencakup 49,8 persen, sedangkan anak-anak mencapai 28,1 persen dari total penduduk.
Menurut Arifah, perempuan memiliki peran penting dalam menggerakkan kehidupan keluarga dan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan keterampilan, dan fasilitas untuk meningkatkan kemandirian.
Pemerintah Dorong Integrasi Program Pemberdayaan
Arifah mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk menyatukan visi serta mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaannya di daerah lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
Penyusunan desain besar pemberdayaan masyarakat, menurutnya, menjadi kesempatan untuk memperkuat perspektif gender dan inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan.
Selain integrasi program, pelaksanaan di lapangan membutuhkan pembagian tugas yang jelas dan pemetaan masalah secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan alokasi anggaran dan sumber daya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Arifah menegaskan, kolaborasi antarinstansi tidak cukup hanya melalui pertemuan, tetapi harus dilanjutkan dengan penyusunan langkah strategis, penentuan tanggung jawab, dan pelaksanaan program yang terarah.
Melalui upaya tersebut, pemberdayaan perempuan diharapkan semakin optimal dalam mendukung kesejahteraan keluarga, pembangunan desa, dan pencapaian Indonesia Emas 2045.
