Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan kolaborasi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penguatan data terus diperluas hingga ke level desa. Upaya ini dilakukan untuk memastikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) semakin akurat dan mutakhir.
“Intinya kami bersama BPS terus memperkuat kolaborasi dan kita turunkan ke bawah, ke kabupaten, kota, hingga provinsi. Selanjutnya akan terus diperluas sampai tingkat desa,” ujar Mensos usai menghadiri Rapat Koordinasi DTSEN di Kasablanka Hall, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Data DTSEN Diperbarui Lewat Jalur Formal dan Partisipatif
Mensos berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan kualitas pemutakhiran data DTSEN, terutama terkait penerima bantuan sosial (bansos). Pembaruan data dilakukan melalui jalur formal serta jalur partisipatif oleh petugas di lapangan.
“Data yang dikumpulkan nantinya akan diserahkan kembali kepada BPS untuk dilakukan pengukuran ulang, termasuk verifikasi lanjutan,” jelasnya.
Setelah diverifikasi, data tersebut akan menjadi dasar penyaluran berbagai program pemerintah, khususnya program-program dari Kemensos.
“Penting bagi kami untuk terus mensosialisasikan proses ini dan menyediakan lebih banyak saluran agar masyarakat mudah mengakses pemutakhiran data,” tambah Mensos.
Dinsos dan BPS Daerah Diminta Bergerak Sampai Level Desa
Mensos juga meminta seluruh Dinas Sosial serta Kepala BPS di tingkat kabupaten/kota menindaklanjuti penguatan kolaborasi ini hingga level paling bawah. Ia menekankan pentingnya kesiapan mekanisme, SDM, dan perangkat pendukung.
“Supaya pemutakhiran bisa dilakukan secara berkelanjutan. Operator Dinsos memiliki peran penting karena mereka yang menginput data calon penerima bansos,” tegasnya.
BPS: DTSEN Terus Dimutakhirkan dan Direkonsiliasi
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN terus berjalan. Saat ini telah tersedia DTSEN versi 3 September, yang telah direkonsiliasi dengan data dari Dukcapil serta diperkuat oleh pengecekan lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Tadi yang disampaikan Pak Mensos, ada juga cekbansos dan SIG-NG. Jadi aliran data ini masuk ke BPS dan menjadi bahan pemutakhiran,” kata Amalia.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi dua instansi ini tidak hanya diperkuat di tingkat pusat, tetapi juga diperluas di daerah melalui kerja sama antara BPS provinsi, kabupaten/kota dengan Dinas Sosial setempat. Dikutip dari RRI.co.id
